.jpg) |
| Ilustrasi Ledakan Amunisi |
Garut - Ledakan amunisi yang terjadi pada 12 Mei 2025 di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, menewaskan 13 orang, termasuk 4 prajurit TNI AD dan 9 warga sipil pekerja harian lepas. Dalam jumpa pers yang digelar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hari ini, terungkap fakta-fakta mengejutkan terkait proses pemusnahan amunisi yang menimbulkan tragedi ini.
Pemantauan proaktif Komnas HAM selama beberapa pekan menunjukkan bahwa proses pemusnahan amunisi dilakukan di kawasan konservasi hutan seluas 4 hektare dengan izin pinjam pakai sejak 1996. Ledakan terjadi saat pemusnahan gelombang kedua yang berlangsung antara 29 April hingga 15 Mei 2025, tepat pada hari ke-11, pukul 09.30 WIB.
Penyebab utama ledakan diduga akibat detonator sisa yang ditimbun menggunakan campuran pupuk urea—bukan prosedur standar yang biasanya dilakukan dengan menenggelamkan detonator ke dasar laut untuk meminimalkan risiko. Saat insiden terjadi, para korban sedang menurunkan detonator ke dalam lubang saat tiba-tiba terjadi ledakan hebat.
Yang paling mencengangkan, 21 warga sipil dilibatkan sebagai tenaga harian lepas dalam proses pemusnahan amunisi tersebut tanpa pelatihan khusus dan tanpa perlindungan diri yang memadai. Para pekerja belajar secara otodidak dan tidak memiliki sertifikat keahlian, padahal pekerjaan ini memiliki risiko sangat tinggi. Mereka menerima upah rata-rata sebesar Rp150.000 per hari.
Dampak ledakan dan aktivitas pemusnahan amunisi yang rutin berlangsung selama bertahun-tahun di lokasi itu juga menyebabkan getaran yang merusak jendela rumah warga dalam radius 2-3 km, menimbulkan trauma khususnya bagi anak-anak di sekitar kawasan tersebut.
Komnas HAM merekomendasikan penutupan permanen lokasi pemusnahan amunisi di kawasan konservasi tersebut serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemusnahan amunisi dan keterlibatan warga sipil. Komnas HAM juga mendesak agar TNI AD transparan mengumumkan hasil investigasi dan pemerintah daerah segera melakukan pemulihan menyeluruh untuk keluarga korban serta memberikan edukasi dan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar.
Keluarga korban telah menerima santunan dan dukungan moral dari pemerintah provinsi Jawa Barat, TNI, dan Polri. Namun Komnas HAM menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali, dan keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam operasi militer yang berisiko.